Kode Etik Notaris

24 April 2018 no comments IKANOT UI 1

CODE OF ETHICS, CODE OF CONDUCT & SENSE OF ETHICS SEBAGAI SISTEM ETIKA DAN POLA PERILAKU NOTARIS

Oleh: Dr. PIETER LATUMETEN, SH.MH

A. PENGANTAR 

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[1] Ada dua elemen utama yang melekat pada diri notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal. pengalaman dan pelatihan serta pelayanan kepada kepentingan masyarakat. Hubungan professional dengan masyarakat sebagai pengguna jasa, dibangun berdasarkan kepercayaan sebagai basis moral, dimana  pengguna jasa (masyarakat) menaruh kepercayaan penuh kepada keahlian seorang professional yaitu notaris.

Penyalahgunaan keahlian dan nilai kepercayaan, dapat disebabkan adanya beberapa hal, yaitu (a) adanya ketimpangan posisi yang berakibat pada ketimpangan hubungan professional dengan pengguna jasa, di mana hubungan professional dengan pengguna jasa, dari sudut fungsionalnya, merupakan hubungan ahli dan awam atau keduanya dalam hubungan ketidaksetaraan atau posisi yang tidak sama atau hubungan asimetris subordinatif. Pengguna jasa sebagai awam berada pada posisi yang lemah sedangkan professional sebagai ahli berada pada posisi yang kuat, dan adanya peluang bagi professional untuk memanfaatkan keawaman pengguna jasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi seorang professional; (b) adanya konflik kepentingan atau benturan kepentingan. Kepentingan pribadi atau kepentingan professional dapat mempengaruhi setiap keputusannya dalam menunailan kewajibannya dalam kapasitas sebagai pejabat umum atau profesinya[2] dan (c) ketimpangan posisi hubungan antara professional dengan pengguna jasa, dapat terjadi melalui kejahatan epistemik, di mana seorang professional tidak secara jujur mengakui keterbatasan pengetahuannya atau yang tidak berkualitas dari segi keahliannya membohongi masyarakat, bahkan membiarkan masyarakat mendasarkan kepercayaannya pada suatu professional semu.[3]  Dalam rangka untuk mencegah penyalahgunaan keahlian oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, maka mutlak diperlukan standar moral yang secara internal diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan secara ekternal, prinsip prinsip umum norma etika diatur dalam Undang-Undang.

Notaris adalah jabatan kepercayaan, di mana masyarakat (pengguna jasa) mempercayai notaris dengan menggunakan jasa hukumnya dan negara mempercayai dengan memberikan kewenangan di bidang hukum privat kepada notaris, yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keberadaan notaris pada hakekatnya adalah hasil kerkuatan dari seleksi alam, Dalam hal notaris dalam menjalankan jabatannya atau dalam perilakunya sehari hari senantiasa harus didasarkan pada nilai, moral dan etika notaris, dan jika notaris tidak berperilaku baik, maka keberadaan notaris akan terseleksi secara alami atau tidak dipercayai oleh masyarakat atau akan dhapus kewenangannya sebagian atau seluruhnya oleh negara.

B. CODE OF ETHICS SEBAGAI KAIDAH MORAL DAN HUKUM 

Prinsip prinsip pokok etika notaris atau kaidah moral positif bagi notaris secara hukum diatur dalam UU Jabatan Notaris,  dengan sanksi  dan lembaga yang berwenang untuk menegakkan etika notaris tersebut, diatur dalam UU Jabatan Notaris. Prinsip-prinsip  umum, yang bersifat abstrak dan umum yang diatur dalam UU Jabatan Notaris seperti  Jujur, Mandiri, Tidak Berpihak, amanah, saksama. penuh rasa tanggungjawab, yang dapat dikategorikan sebagai code of ethics, yang masih perlu dijabarkan atau dieksplore dalam bentuk perilaku konkrit (code of conducts). Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui alat perlengkapannya yaitu Kongres (Rapat Anggota), dapat dikatakan merupakan penjabaran sebagian dari ketentuan code of ethics yang diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sistem sanksi dan badan yang berwenang melakukan pembinaan terhadap notaris,  yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, berlaku dalam penegakan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres atau Rapat Anggota Ikatan Notaris Indonesia, yaitu:

Pasal 9 ayat (1)  huruf d UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris.

Pasal 73 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengfawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga)  bulan sampai dengan 6 bulan.

Pasal 77 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Majelis Pengawas Pusat, berwenang:

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

 

Kaedah moral positif atau code of ethics yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, memiliki jenis sanksi tersendiri, yang secara khusus diatur untuk masing masing jenis pelanggarannya, yaitu:

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi:

Notaris diberhentikan sementara  dari jabatannya, karena melakukan perbuatan tercela.

       (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c, berbunyi: yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat).

Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi:

       Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat  jabatan notaris.

(Penjelasan Pasal 12 huruf c UU Jabatan Notaris, berbunyi: yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina).

 

Norma “perbuatan tercela” adalah norma yang bersifat abstrak dan umum, dan perbuatan tercela dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Norma kehormatan dan martabat jabatan notaris, yang juga merupakan spirit atau semangat dari Kode Etik Notaris, yang bersumber dari penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya, Norma penghormatan dan martabat jabatan notaris, implementasinya harus dilakukan dalam perilakunya yang berorientasi kepada pengabdian terhadap sesama manusia dan masyarakat (kepentingan umum). Dalam hal ini Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk tidak tertulis atau disebut dengan “sense of ethics” yaitu nilai nilai kepantasan, kepatutan, kesusilaan  yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan terhadap martabat notaris, yeng bersifat abstrak perlu  dijabarkan secara konkrit  dalam bentuk  nilai nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai nilai global yang disepakati melalui konvensi konvensi internasional atau hukum internasional yang mengikat Indonesia.

Nilai nilai etika yang essential dan harus menjadi perilaku notaris yaitu kemandirian, ketidakberpihakan dan jujur.  Ketiga norma etika ini, telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris, yaitu notaris wajib memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan status sosialnya, notaris tidak dibawahi oleh siapapun juga kecuali peraturan perundang-undangan, dan hal ini diatur dalam Kode Etik Notaris, di mana notaris dilarang mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta. Unsur essential, dapat dikembangkan dalam bentuk perilaku nyata dari notaris (code of conduct) dan dalam bentuk etika yang tidak tertulis (sense of ethics),  berdasarkan  nilai nilai yang hidup dalam masyarakat dan norma norma yang berlaku dalam pergaulan internasional.

C. Kode Etik Notaris, Sistem Sanksi dan Kelembagaan

Ruang lingkup yang mengatur perilaku notaris secara pribadi maupun notaris secara professional, dan  perilaku notaris sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam: (a) Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota); (b) Kode Etik Notaris atau Kaidah Moral positif yang diatur dalam UU Jabatan Notaris; dan (c) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Pelanggaran terhadap ketiga norma tersebut dapat dikenakan sanksi Kode Etik Notaris, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan.  Dewan Kehormatan Notaris, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat di tingkat pusat, Dewan Kehormatan Wiilayah di tingkat propinsi dan  Dewan Kehormatan Daerah ditingkat kota/kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketiga macam norma tersebut, yaitu Kode Etik dalam arti sempit yaitu Kode Etik Notaris dan Kode Etik dalam arti luas mencakup AD, ART dan Peraturan Perkumpulan. Tujuan dari sistem sanksi ini yaitu (a) untuk mendidik dan membina notaris agar memiliki mutu etis dalam menjalankan jabatannya: (b) mendidik dan membina agar notaris selaku manusia pribadi dapat berperilaku baik, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya; (c) untuk menjaga kehormatan jabatan notaris dan kepercayaan masyartakat terhadap jabatan notaris. Salah satu tujuan sistem sanksi adalah untuk menjaga dan memelihara kepercayaan publik terhadap jabatan notaris, sehingga dapat terjadi,  jika notaris melanggar kode etik dan dikenakan sanksi, maka hal ini merupakan sarana untuk memulihkan kepercayaan publik  atau  jika notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka wajib dilakukan rehabilitasi teradap nama baik notaris yang bersangkutan berarti  rehabilitasi terhadap kehormatan  jabatan notaris. Dewan Kehormatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris, mempunyai tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris dan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap iabatan notaris. Penegakan terjhadap kode etik dalam arti luas tidak saja terhadap pelanggaran larangan dan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan aturan dalam AD, ART dan Peraturan Perkumpulan, tetapi juga yang dilakukan melalui atau menggunakan media elektronik atau media internet, sebagai  media sosial, yaitu  facebook, twitter, Instalgram dan Path.

D. KODE ETIK NOTARIS BERIFAT TERBUKA

Prinsip prinsip umum etika notaris telah diatur dalam UU Jabatan Notaris, yang kemudian dituangkan dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Oragnisasi Ikatan Notaris Indonesia melalui Kongres (Rapat Anggota) Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris dalam bentuk tertulis memuat prinsip prinsip  umum etika notaris (code of ethics) dan bentuk bentuk perilaku konkrit (code of conduct). Sumber materil kode etik notaris dalam bentuk tidak tertulis, yaitu penjabaran prinsip prinsip umum etika notaris berdasarkan  kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kode Etik Notaris tidak bersifat statis tetapi bersifat terbuka dan selalu mengikuti dinamika perkembangan kesadaran hukum masyarakatnya.

Peran notaris bukan saja sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penyuluh hukum atau sebagai pemberi informasi hukum. Dalam pembuatan akta, notaris  harus berperilaku baik dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan   berdasarkan sense of ethics yaitu dengan cara berbusana yang sopan, bertutur kata yang baik, tidak melakukan tindakan yang merendahkan martabat jabatan notaris seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk, berjudi, dan tidak melakukan perbuatan tercela, yaitu tindakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat  baik secara materil maupun imateril. Notaris harus berperilaku profesional dalam arti menerapkan UU Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang undangan lain yang terkaitm secara benar dan tepat, agar tercipta otentisitas dari suatu akta notaris, dan  syarat keabsahan suatu perbuatan hukum.

E. PENUTUP

Code of Ethics, Code of Conduct dan Sense of Ethics, merupakan satu kesatuan sistem Kode Etik Notaris, yang menjadi standar perilaku pribadi dan pribadi professional notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris adalah kode etik yang bersifat terbuka dan selalu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat Indonesia dan dinamika perkembangan masyarakat internasional.

Lombok, 26  Pebruari 2018

Dr. PIETER LATUMETEN, SH.MH

[1] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam makalah ini disebut UU Jabatan Notaris), konsideran menimbang huruf c, berbunyi: “bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat,…”

[2]   Emmy Yuhassirie dan Tri Harnowo, Conflict of Interest on Corporate and Professional Praktices  (Jakarta: Konsultan Hukum E.Y Ruru & Rekan dan   Pusat Pengakajian Hukum, 2002), hlm 1

[3]  Andre Ata Ujan, Etika Profesi, Makalah: Pendidikan Khusus Profesi Advokat, FH Universitas  Atmajaya (2005), hlm. 10