Peraturan Perundang-Undangan
All Tahun
All
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
All Kategori
Peraturan Pemerintah
Dokumen
Peraturan Lainnya
Peraturan Menteri
Peraturan Presiden
PERPPU
-
DokumenPenyampaian undangan dari OJKPengurus pusat ikatan notaris indonesia tentang penyampaian undangan dari OJK,
-
Peraturan MenteriNo. 8 Tahun 2018Tentang biaya jasa hukum untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
-
-
Peraturan MenteriNo. 7 Tahun 2018Tentang tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan jasa hukum pada direktorat jenderal administrasi hukum umum
-
DokumenLampiran No. 27 Tahun 2016Tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah
-
Peraturan PresidenNo. 13 Tahun 2018Tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
-
-
Peraturan LainnyaNo. 67 / POJK.04 / 2017Tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal
-
Peraturan LainnyaNo. 13 Tahun 2017Tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.
-
-
Peraturan MenteriNo. 19 Tahun 2017Tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 24 tahun 2012 tentang tata cara pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum perseroan terbatas.
-
Peraturan PemerintahNo. 18 Tahun 2017Tentang tata cara pengajuan permohonan penggabungan dan pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan.
-
Peraturan PemerintahNo. 17 Tahun 2017Tentang tata cara permohonan perbaikan data badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan
-
Peraturan LainnyaMenteri Agama No. B 2674 Tahun 2017Tentang pencatatan perjanjian perkawinan
-
Peraturan MenteriNo. 9 Tahun 2017Tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris.
-
-
Peraturan MenteriNo. 1 Tahun 2017Tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
-
Peraturan MenteriNo. 62 Tahun 2016Tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris.
-
Peraturan MenteriNo. 61 Tahun 2016Tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris
-
Peraturan MenteriNo. 60 Tahun 2016Tentang Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
-
Peraturan MenteriNo. 3 Tahun 2017Tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
-
-
DokumenPerubahan Kode Etik NotarisPerubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 29 - 30 Mei 2015
-
Peraturan MenteriNo. 25 Tahun 2014Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
-
Peraturan PemerintahNo. 43 Tahun 2015Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
-
DokumenTentang Mekanisme PNBP Pengesahan Badan HukumSurat Edaran Sekretaris Dirjen AHU Tentang Mekanisme PNBP Pengesahan Badan Hukum
-
DokumenPelaksanaan SIMPADHU pada Direktorat Jenderal AHUSurat Edaran Sekretaris Dirjen AHU Tentang Pelaksanaan SIMPADHU pada Direktorat Jenderal AHU
-
DokumenPerubahan Anggaran DasarRancangan Draft Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten, 28 Mei 2015.
-
-
Peraturan MenteriNo. 26 Tahun 2014Permenkumham no 26 tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris
-
PERPPUNo. 2 Tahun 2014UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
-
Peraturan PemerintahNo. 109 Tahun 2013Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2013 Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial
-
Peraturan PemerintahNo. 86 Tahun 2013Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
-
Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2014Peraturan Pemerintah NO. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK
-
Peraturan PemerintahNo. 45 Tahun 2014Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif PNBP Kemenkumham
-
Peraturan MenteriNo. 10 Tahun 2013Permenkumham nomor 10 thn 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
-
Peraturan MenteriNo. 9 Tahun 2013Permenkumham nomor 9 thn 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
-
Peraturan MenteriNo. 8 Tahun 2013Permenkumham nomor 8 thn 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik
-
Peraturan MenteriNo. 6 Tahun 2014Permenkumham nomor 6 thn 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
-
Peraturan MenteriNo. 5 Tahun 2014Permenkumham nomor 5 thn 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan
-
Peraturan PemerintahNo. 4 Tahun 2014Permenkumham nomor 4 thn 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
-
Peraturan LainnyaNo. 7 Tahun 2013Perka BKPM No. 7 Thn 2013 Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
-
Peraturan LainnyaNo. 5 Edit 2013 - 1Perka BKPM no.5 Edit 2013-1 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal
-
-
Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2014Peraturan pemerintah Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
-
Peraturan MenteriNo. 89 Tahun 2012Tentang pengelolaan pelaporan biaya pelayanan jasa hukum.
-
Peraturan MenteriNo. 24 Tahun 2012Tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas
-
Peraturan MenteriNo. 38 Tahun 2009Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Ham.