Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Akta Aktanya

24 April 2018 no comments mario_christo_h13pr303

Oleh: Dr. Pieter Latumenten , SH. MH[1]

A. Pengantar

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.

Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik  untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan,  penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan,  penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kegiatan  penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP, Penuntut Umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.

Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap I), dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan. Dalam rangka penelitian berkas perkara, maka ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu :

  1. Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum,  dinyatakan lengkap,  maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II);
  2. Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi peryaratan formil dan atau materil, maka berkas perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum, maka  Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaaan (tahap Penuntutan), kemudian Penuntut Umum  melimpahkan  perkara tersebut ke Pengadilan untuk disidangkan  dan diputus oleh Pengadilan (Tahap Pemeriksaan Persidangan).  Tulisan singkat ini akan mengkaji hak dan kewajiban Notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, dalam  sistem peradilan pidana terpadu melalui tahap Penyidikan (sebelumnya tahap penyelidikan), tahap penuntutan (sebelumnya tahap pra penuntutan) dan tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga memperoleh putusan pengadilan.

B. Rahasia Jabatan Notaris dan Pengecualiannya

Sumpah Hippocrates “  “segala sesuatu yang ku lihat dan kudengar dalam melakukan praktekku, akan aku simpan sebagai rahasia.”  Makna sumpah Hippocrates ini, menunjukkan kewajiban merahasiakan melekat pada profesi atau jabatan tertentu dan sifat sumpah  merupakan  self imposed regulation atau merupakan kewajiban moral untuk mentaatinya.  Saat ini sumpah jabatan/profesi bukan saja merupakan norma moral tetapi sudah berkembang menjadi norma hukum yang dapat dipaksakan dan bersanksi. Notaris sebagai pejabat umum, sebelum menjalankan jabatanya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang berwenang, dan  sumpah jabatan notaris ini,  selain merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,   juga janji yang mengikat berdasarkan norma hukum publik. Kewajiban menjaga rahasia jabatan notaris, dirumuskan dalam sumpah jabatannya  dan ketentuan lain yang diatur secara hukum dalam UU Jabatan Notaris  yaitu:[2]

Pasal 4 ayat (1):
Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4 ayat (2) (kutipan sebagian):
“saya bersumpah/berjanji: …bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya…”

Pasal 16 ayat (1) huruf f:
Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan  segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 54 ayat (1):
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada  orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris  atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Konsep rahasia jabatan notaris menganut teori rahasia relatif atau nisbi, dalam arti rahasia jabatan notaris dapat dibuka (bersifat terbuka), jika ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya UU atau Peraturan Perundang-Undangan  yang memberikan pengecualian.[3] Ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris,  melahirkan Kewajiban Ingkar, yaitu kewajiban bagi notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun  mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya,  baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat dalam akta, kecuali UU menentukan lain.[4] Kewajiban ingkar ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang  kuat, di mana terhadap pelanggarannya dapat dikenakan  sanksi berdasarkan hukum publik, yaitu:

Pasal 322 ayat (1) KUHPidana:
Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang ia wajib menyimpannya, oleh karena jabatan atau pekerjaan, baik yang sekerang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan Pasal 322 KUHPidana tidak memerinci hal hal yang wajib dirahasiakan oleh penyimpan rahasia jabatan, siapa yang wajib menyimpan rahasia jabatan, untuk siapa rahasia jabatan disimpan dan hanya memberikan pembatasan bahwa yang harus disimpan adalah rahasia karena jabatannya, yang sekarang maupun yang  dahulu.  Berdasarkan sumpah jabatan notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Pasal 322 KUHPidana, maka lingkup rahasia jabatan notaris, meliputi:

  1. Rahasia jabatan yang wajib disimpan ditujukan untuk pihak yang berkepentingan langsung pada akta, para ahli waris dan penerima haknya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 UU Jabatan Notaris
  2. Ruang lingkup isi rahasia jabatan, mencakup isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, yang dapat diartikan keterangan yang langsung digunakan dalam pembuatan akta dan juga keterangan yang tidak secara langsung digunakan dalam pembuatan akta. Hal ini disimpulkan dari rumusan dalam pasal 322 KUHPidana yang menyatakan “….rahasia karena jabatannya…” jo Pasal4 ayat 2 UU Jabatan Notaris, yang menyatakan “…merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”
  3. Subjek yang wajib menyimpan rahasia jabatan yaitu: Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris yang masih menjabat maupun yang tidak menjabat lagi. Hal ini disimpulkan dari rumusan kata kata dalam Pasal 322 KUHPidana yaitu “……karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu.” UU Jabatan Notaris, Pasal 16A ayat 2, memperluas subjek yang wajib merahasiakan termasuk Calon Notaris yang menjalankan magang

Kewajiban merahasiakan bagi Notaris, tidak bersifat tertutup, tetapi memberikan pengecualian untuk membuka rahasia jabatannya sepanjang ada alasan pembenaran untuk membuka rahasia jabatannya, yaitu:

  1. Undang-Undang lain secara tegas memberikan pengecualian kepada notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka rahasia jabatannya;
  2. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, bagi Notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka rahasia jabatan, khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap Notaris (lihat Pasal 66 ayat 1 UU Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris);
  3. Persetujuan dari pemilik rahasia jabatan atau pihak yang berkepentingan dengan rahasia jabatannya, dan hal ini hanya berlaku diluar penegakan hukum pidana. Dasar hukumnya bahwa Pasal 322 KUHPidana merupakan delik aduan absolut, dimana rahasia jabatan disimpan untuk kepentingan pemilik rahasia jabatan yaitu para pihak, para ahli waris dan penerima haknya (lihat Pasal 54 UU Jabatan Notaris).

Pembahasan Hak dan kewajiban Notaris dalam penegakan hukum pidana, tidak terlepas  atau berkaitan langsung dengan ketentuan tentang kewajiban notaris untuk menyimpan rahasia jabatannya.

C. KETENTUAN DAN PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS

Pemanggilan saksi atau tersangka untuk kepentingan penyidikan diatur dalam Pasal 112 KUHAP, tanpa adanya prosedur khusus sedangkan penyitaan surat atau bukti tulisan dari mereka yang wajib menurut Undang-Undang merahasiakannya diatur dalam Pasal 43 KUHAP,[5] dan hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan dan tata cara penegakan hukum pidana terhadap notaris telah diatur secara khusus dalam UU Jabatan Notaris, dan hubungan  KUHAP dengan  Undang-Undang Jabatan Notaris dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris,  haruslah dipahami dengan mempergunakan 2 (dua) asas hukum sebagai parameter yaitu:

  1. Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis artinya Undang-Undang yang khusus menyisihkan Undang-Undang  yang umum. Syarat utama yang harus dipenuhi adanya kesamaan tingkat peraturan perundang-undangan  yang berlaku seperti Undang-Undang  dengan Undang-Undang.
  2. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori artinya Undang-Undang yang kemudian menyisihkan Undang-Undang yang terdahulu. Syarat yang harus dipenuhi yaitu tingkat perundang-undangannya harus sama dan substansinya juga harus sama.

Prosedur khusus penegakan hukum pidana terhadap notaris   diatur dalam UU Jabatan Notaris  yaitu:

Pasal 66 ayat (1):
untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

  1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
  2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 66A ayat (3):
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.[6]
Hubungan KUHAP dan UU Jabatan Notaris, dalam tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris merupakan hubungan lex generalis (KUHAP) dan lex spesialis (UU Jabatan Notaris), dan KUHAP dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana terhadap notaris, yaitu:

  1. Permohonan diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sesuai dengan wilayah kerja Notaris yangbersangkutan, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan untuk melakukan:

(a) Pemeriksaan terhadap notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
(b) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
(c) Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta notaris atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.

  1. Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. (Jika jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima terlampaui, Ketua MKN Wilayah tidak atau belum memberikan jawaban, maka dianggap Ketua MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim);
    (lihat Lampiran: prosedur atau tata cara pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah)

Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris wilayah, memiliki 3 (fungsi) fungsi, yaitu:

  1. Dasar kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup:
    (a) Pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
    (b) Pengambilan fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
    (c) Pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta;
  1. Dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya, tanpa dikenakan saksi;
  2. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, sebagai dasar pembenaran notaris membuka rahasia jabatan, berlaku untuk tahap penuntutan dan proses persidangan, karena KUHAP mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan proses peradilan sebagai suatu sistem peradilan pidana terpadu. (catatan kewenangan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, tidak termasuk tindakan penyelidikan atau tindakan investigasi yang bukan termasuk dalam tindakan penyidikan. Notaris wajib untuk tidak membuka rahasia jabatannya dalam tahap penyelidikan).

Rumusan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris  jo Peraturan Menteri, masih menimbulkan kekosongan hukum dan memerlukan penafsiran  dalam penerapannya, mengenai beberapa masalah hukum yang dihadapi dalam praktek,  yaitu:

a. Apakah Persetujuan Ketua MKN Wilayah dapat berlaku surut?

Kewajiban untuk membuka rahasia jabatan notaris di tingkat penyidikan,  baru dapat dilakukan setelah adanya Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik,  dalam arti persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak dapat berlaku surut. Secara a contrario disimpulkan dari ketentuan yang mengatur bahwa jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya permohonan yang diajukan penyidik, dan Ketua MKN Wilayah belum memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan penyidik  dianggap disetujui oleh Ketua MKN Wilayah;

b. Apakah MKN Pusat berwenang memberikan persetujuan atau penolakan, dalam hal MKN Wilayah belum terbentuk atau sudah berakhir masa jabatannya?

UU Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagai alasan pembenaran bagi notaris untuk membuka atau tidak membuka rahasia jabatannya. Peraturan Menteri membedakan  Majelis Kehormatan Notaris, menjadi 2 (dua) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam hal Majelis Kehormatan Wilayah telah berakhir masa jabatannya atau belum terbentuk,  dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat telah terbentuk dan masa jabatannya masih berlangsung, maka kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan diajukan kepada Majelis Kehormatan Notaris Pusat.  Norma persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai alasan pembenaran notaris membuka rahasia jabatannya guna kepentingan peradilan, sudah berlaku effektif, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris  jo Peraturan Menteri, dan sepanjang telah terbentuknya MKN Pusat dengan masa jabatan yang masih berlangsung. Prosedur permohonan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan Ketua MKN Wilayah yang diatur dalam Peraturan Menteri, secara mutatis mutandis dapat diberlakukan bagi Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dan kewenangan MKN Pusat dalam memberikan persetujuan atau penolakan bersumber langsung dari UU Jabatan Notaris, karena UU Jabatan Notaris  tidak membedakan antara MKN Wilayah dan MKN Pusat, tapi hanya mengenal MKN.

c. Bagaimana prosedur pengambilan (penyitaan) minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, yang tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri?[7]

UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri, mengatur kewenangan Ketua MKN wilayah untuk memberikan persetujuan atau penolakan bagi notaris untuk menyimpan atau  membuka rahasia jabatannya,  dengan parameter, yaitu:

  1. Pemeriksaan terhadap notaris (termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris;
  2. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpnanan notaris;

Prosedur atau tata cara penyitaan (pengambilan) minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan tanda tangan dan atau kepalsuan aktanya di laboratorium kriminalistik, tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris  dan Peraturan Menteri. Sebelum berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2014,  berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004,  yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten.  Pada waktu itu diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 telah dilakukan uji materil, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 10P/HUM/2008 tanggal 17 September 2008, Peraturan Menteri tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2016, tidak menyatakan peraturan pelaksanaan yang ada sebelumnya tidak berlaku, sehingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.0310 Tahun 2007 tetap berlaku khusus untuk tata cara pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta. Persetujuan MKN Wilayah untuk pengambilan minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, memiliki dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatannya.

Parameter Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam penegakan hukum pidana terhadap notaris telah diatur dalam Peraturan Menteri, yang mencakup:

1. Pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim guna kepentingan pemeriksaan untuk  proses peradilan.

Pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memanggil notaris untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan dilakukan dalam hal:

  • Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  • Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
  • Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  • Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
  • Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan dalam kedudukan sebagai saksi  dan tersangka. yaitu:

a. Pemanggilan Notaris sebagai saksi:
Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).[8]
Hal hal yang perlu diketahui oleh Notaris dalam kaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik, yaitu:

  1. Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangani olej penyidik yang berwenang, dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dan tenggang waktu panggilan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan;
  2. Persetujuan tertulis dari Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
    Sebagai dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai  dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup  persetujuan yang diberikan oleh Ketua MKN Wilayah[9]
  3. Notaris memberikan keterangan kepada penyidik mengenai fakta fakta hukum yang Notaris lihat, dengar dan alami sendiri (bukan saksi alibi) khusus berkaitan dengan akta atau surat surat yang disebut dalam persetujuan MKN Wilayah
  4. Notaris tidak memberikan penilaian atas sah atau tidaknya, batal atau tidaknya, cacat atau tidaknya, akta yang dibuatnya (penilaian tentang suatu akta adalah menjadi kewenangan ahli);
  5. Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia disertai dengan   surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal  54 KUHAP).

b. Pemanggilan Notaris Sebagai Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Notaris, dalam kaitan dengan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik, yaitu:

  1. Surat panggilan yang sah atau resmi yang ditandatangni oleh penyidik yang berwenang dengan menyebutkan alasan pemanggilan dengan tenggang waktu selambat lambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan. Surat panggilan harus menguraikan kedudukan sebagai tersangka, pasal pasal yang disangkakan dan akta akta notaris yang terkait.
  2. Persetujuan tertulis Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
    Sebagai dasar pembenaran bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan dan memenuhi panggilan, serta sebagai  dasar kewenangan penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan lingkup  persetujuan yang diberikan oleh MKN Wilayah
  3. Notaris memberikan keterangan mengenai fakta fakta hukum yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan penilaian mengenai akta atau pelaksanaan jabatannya,
  4. Dalam pemeriksaan oleh Penyidik, Notaris dapat didampingi oleh Anggota MKN Wilayah (Berdasarkan Peraturan Menteri), dan atau didampingi oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia disertai dengan   surat tugas (berdasarkan MOU Kapolri dan INI) dan atau Penasehat hukum/Pengacara (Pasal  54 KUHAP).
  5. Notaris harus memahami pasal pasal yang disangkakan,dengan menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu (a) perbuatan yang bersifat melawan hukum: (b) perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pasal Hukum Pidana, (c) adanya kesalahan (pertanggungjawaban pidana), alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

2. Pengambilan fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat dalam penyimpanan notaris:

Pemberian persetujuan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris, dilakukan dalam hal:

  • Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  • Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;[10]
  • Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  • Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
  • Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Dalam hal Ketua MKN Wilayah memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan pengambilan foto copy minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris, maka notaris wajib memenuhinya dalam bentuk:

  • Menyerahkan Fotocopy minuta akta dan atau surat surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim;
  • Penyerahan copy minuta akta dan surat surat yang diperlukan tersebut, dengan dibuatkannya berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

3. Pengambilan minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta

Pemberian persetujuan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil minuta akta dan atau surat surat dalam penyimpanan notaris untuk keperluan foto forensik, dilakukan dalam hal:

  • Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
  • Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
  • Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  • Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
  • Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2016 tidak mengatur secara jelas mengenai pengambilan minuta Minuta akta atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta, untuk kepentingan pemeriksaan keabsahan tanda tangan dan kepalsuan  terhadap  isi akta. Dalam  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, diatur pengambilan minuta akta dan surat surat asli untuk kepentingan foto forensik dengan cara:

  • Notaris membawa minuta akta atau surat surat asli yang dilekatkan pada minuta akta tersebut, pada hari dan tempat yang telah ditentukan oleh penyidik, guna kepentingan pemeriksaan keabsahan tanda tangan dan kepalsuan isi akta di Laboratorium Kriminalistik;
  • Jika pada hari dan tempat yang telah ditentukan, tidak atau belum dapat diselesaikan, maka notaris membawa kembali minuta akta atau surat surat asli dan selanjutnya membawa kembali minuta akta dan asli surat-surat untuk diperiksa ulang pada hari yang ditentukan kemudian
  • Minuta akta dan asli surat-surat yang akan di lakukan foto forensik, tidak boleh dititipkan atau diserahkan kepada penyidik, tapi harus di bawa secara bersama sama oleh Notaris dan Penyidik.

D. KEPUTUSAN MKN WILAYAH SEBAGAI OBJEK PTUN

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menegaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM RI melakukan pembinaan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pembinaan oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian Legislatif (Undang-Undang) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris bukan untuk menjalankan fungsi fungsi Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66A ayat (1), berbunyi: “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.”.  Menteri Hukum dan HAM RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  dengan demikian kewenangan Pengawasan terhadap notaris berada dalam urusan Pemerintah. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan  pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11] Berdasarkan Rumusan  UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran Pemerintahan dan bukan pula nama resminya melainkan yang terpenting menjalankan fungsi urusan pemerintahan.

Majelis Kehormatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang menjalankan tugas atau fungsi  pemerintahan dibidang Hukum (kenotariatan) dan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan tindakan pro justisia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau pelaksanaan jabatannya, dan karena itu surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.[12]

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY, dalam amarnya membatalkan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur tentang Permintaan Ijin Pemeriksaan Notaris, merupakan bukti bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Pertimbangan Putusan PT Tata Usaha Negara Surbaya, didasarkan pada adanya pelanggaran aspek formal (prosedural) pra putusan Majelis Kehormatan Wilayah Notaris Jawa Timur, yaitu:

  1. Permohonan tertulis yang diajukan Penyidik kepada Ketua Mejelis Kehormatan Wilayah Notaris Jawa Timur, tentang persetujuan pemeriksaan terhadap notaris, tidak ditembuskan atau tidak ada tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri), yaitu:
    Pasal 23 ayat (1) :
    Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan;
    Pasal 23 ayat (2):
    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya kepada Notaris yang bersangkutan.
  2. Pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur, ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Kewenangan atribusi untuk melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan Peraturan Menteri diberikan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri,  yaitu:
    Pasal 24 ayat (1):
    Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis  Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim;
    Pasal 24 ayat (2):
    Pemanggilan terhadap notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
  1. Pemanggilan terhadap notaris, berdasarkan Peraturan Menteri, harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemeriksaan, sedangkan pemanggilan terhadap notaris oleh Mjelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu:
    Pasal 24 ayat (4):
    Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris,  dan selama proses gugatan berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka entitas peradilan (penyidik) belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. UPAYA HUKUM PRA PERADILAN

Objek Pra Peradilan, diatur dalam Pasal 77 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), yang diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Pra Peradilan,  di mana Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

  1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
  2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
  3. Penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.

Pra Peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hanya menilai aspek formilnya yaitu apakah sudah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah, dan tidak memasuki materi atau pokok perkara.  Putusan Pra Peradilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya  yang berkaitan dengan materi perkara.[13] KUHAP (Pasal 17 jo Pasal 21) secara tersirat mengatur bahwa untuk menentukan seseorang sebagai tersangka harus ada Bukti Permulaan yang cukup, dan KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP jo pendapat ahli, menafsirkan bukti permulaan yang cukup, harus memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa kaidah hukum baru, yaitu: (a) Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 RI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan yang cukup”,  dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka menjadi linear dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya, yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah, harus didasarkan sekurang kurangnya pada:

  1. Adanya keterangan saksi dan surat;
  2. Adanya keterangan saksi dan keterangan ahli;
  3. Adanya surat dan keterangan ahli

Bukti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya menjadi domain hakim atau baru ada dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di tingkat penyidikan. Keterangan saksi saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti. Agar dapat memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri sendiri tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan   keterangan tersangka atau keterangan saksi a de charge atau ahli yang diajukan tersangka.

Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pra peradilan, jika penetapan tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Pra Peradilan di pimpin oleh Hakim Tunggal,  pemeriksaannya hanya menyangkut aspek formil, Pra Peradilan menjadi gugur, dalam hal pokok perkara sudah mulai diperiksa atau disidangkan di Pengadilan Negeri, Putusan Pra Peradilan, tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali dan Pra Peradilan dilakukan secara cepat yaitu selambat lambatnya 7 hari, Hakim sudah harus menjatuhkan putusan. Lembaga Pra Peradilan merupakan sarana untuk menguji tindakan tindakan di tingkat penyidikan dan penuntutan jika tidak memenuhi syarat formil dan materil.

F. PENUTUP

Prosedur atau tata cara penegakan hukum pidana terhadap notaris, penting diketahui oleh setiap notaris, agar hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan. Persetujuan MKN Wilayah merupakan dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan dan sebagai dasar kewenangan entitas peradilan untuk melakukan rangkaian tindakan pro justisia terhadap notaris. Putusan MKN Wilayah merupakan Objek Tata Usaha Negara, sehingga Notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Persetujuan MKN Wilayah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,  melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.  Notaris dapat mengajukan gugatan Pra Peradilan mengenai penetapan tersangka yang tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah.

 

Solo,  25  Januari 2018

Dr. PIETER LATUMETEN, SH.MH


[1] Dosen MKN UI/Notaris-PPAT Kota Depok/Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI

[2] UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah drubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dalam makalah ini disebut UU Jabatan Notaris).

[3] Ko Tjay Sing, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hlm. 43-48, mengatakan bahwa ada 3 (teori) mengenai rahasia pekerjaan (jabatan), yaitu: (1) Teori Rahasia Mutlak, yaitu rahasia jabatan yang tidak dapat dibuka dalam keadaan dan alasan apapun, tanpa kecuali. Menurut teori ini rahasia jabatan bersifat mutlak, untuk melindungi kepentingan pihak yang harus dilindungi oleh rahasia jabatan, walaupun dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar; (2) Teori Rahasia Relatif, yaitu rahasia jabatan yang  bersifat relatif (nisbi), dalam arti rahasia jabatan dapat dibuka jika ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, yang harus dilindungi atau jika ada dua kepenitngan yang saling bertentangan, maka kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi sedangkan kepentingan lain harus dikorbankan; dan (3) Teori penghapusan rahasia pekerjaan (jabatan), yaitu teori yang menolak adanya rahasia jabatan dan menurut teori ini hak ingkar atau kewajiban ingkar harus dicabut atau tidak dikenal dalam teori ini.

[4] Indonesia, UU Jabatan Notaris jo UU Perubahan Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 54

[5] Pasal 112 KUHAP, yang mewajibkan seseorang yang dipanggil oleh penyidik guna kepentingan pemeriksaan wajib datang kepada penyidik. Bagi saksi yang tidak datang kepada penyidik tanpa alasan dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHPidana, sedangkan Pasal 43 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut UU untuk merahasikan, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali UU menentukan lain.

[6]  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan  Notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri)

[7]  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan (Pra Peradilan) Nomor 19/PID.PRA/ 2016/PN.JKT.PST

[8]  Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010:
Pengertian saksi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27,  pasal 65, pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas menjadi termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “pengertian saksi yang menguntungkan dalam pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia  lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa  hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembutkian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar benar terjadi dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuiatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendri, ia tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa…”

[9] Penolakan panggilan sebagai saksi dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) KUHPidana yaitu: “barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

[10]  KUH.Pidana, pasal 78  menegaskan bahwa Hak Menuntut Daluwarsa dalam hal-hal dan jangka waktu sebagai berikut: (a) Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan dengan Percetakan, sesudah 1 tahun; (b) Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun; (3) Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah 12 tahun dan (4) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

[11] Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pasal 1 ayat (2)

[12] Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan  UU Nomor 51 Tahun 2009, telah memberikan dasar hukum kedudukan Keputusan Majelis kehormatan Notaris sebagai objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: Pasal 1 angka  (2), berbunyi:  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 1 angka (3), berbunyi:      Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

[13]  KUHAP, Pasal 184, mengatur tentang alat bukti yang sah, terdiri dari: (a) keterangan saksi; (b)  keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa.